- PMA Nomor 24 Tahun 2018 wacana Perubahan atas PMA Nomor 58 Tahun 2017 wacana Kepala Madrasah. Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan madrasah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 wacana Kepala Madrasah;
Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 wacana Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Baca Juga:
- beragama Islam;
- memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur’an;
- berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat kependidikan atau bukan kependidikan dari perguruan tinggi tinggi yang terakreditasi;
- memiliki pengalaman manajerial di Madrasah;
- memiliki akta pendidik;
- berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada dikala diangkat;
- memiliki pengalaman mengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- memiliki golongan ruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan mempunyai golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil;
- sehat jasmani dan rohani menurut surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- tidak sedang dikenakan hukuman eksekusi disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memiliki nilai prestasi kerja dan nilai kinerja guru paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- diutamakan mempunyai akta Kepala Madrasah sesuai dengan jenjangnya untuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- Sertifikat Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter l merupakan akta yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dan/atau forum lain yang berwenang.
- Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudah menjabat dan belum mempunyai akta Kepala Madrasah, paling usang 3 (tiga) tahun wajib mempunyai akta Kepala Madrasah.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter e dan karakter h, dikecualikan bagi pengangkatan calon Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter d, karakter e, karakter g, karakter h, dan karakter k
- dikecualikan bagi pengangkatan calon Kepala Madrasah berstatus bukan pegawai negeri sipil pada Madrasah gres yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala Madrasah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Download PMA No 24 Tentang Kepala Madrasah
PMA No 24 Tentang Kepala Madrasah
Demikianlah teman warta tentang PMA No 24 Tahun 2018 Tentang Kepala Madrasah, biar bermanfaat!
Advertisement