Barangkali untuk pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia, realitas berikut sanggup menjadi materi pemikiran. 1. Mobilitas Antar Universitas Di Indonesia, dosen cenderung pensiun di tempat. Mereka rata- rata tidak mengalami pengalaman mengajar di tempat lain. Bahkan tragisnya, terkadang ada dosen yang mengajarkan mata kuliah di luar kompetensinya hanya alasannya alasan pemenuhan BKD. Ada juga dosen mempunyai keahlian dan kepakaran tertentu, tetapi bahwasanya sangat diharapkan oleh perguruan tinggi tinggi lain. Demikian seterusnya. Ada andal perpajakan, keuangan, akuntansi dan perbankan. Ahli perpajakan mengajarkan ilmunya pada prodi keuangan. Sedang andal keuangan mengajarkan kepakarannya pada prodi perpajakan. Tidak connect. Sehingga perlu kebijakan komprehensif untuk melaksanakan migrasi dosen dalam waktu tertentu semoga terjadi distribusi kepakaran secara merata. Dan tidak menumpuk pada perguruan tinggi tinggi tertentu. 2. Tantangan pendidikan di era MEA. New Think Asean, kata Philip Kotler. Asean sulit diprediksi. Ada banyak pemain gres dalam seluruh sektor, ekonomi, politik, dan budaya. Asean kini sudah sangat berbeda dengan 20 tahun yang lalu. MEA ialah peluang pasar bagi Indonesia. Tantangan kita, 1. Masalah bahasa. 2. Mobilitas mahasiswa, dosen dan peneliti. Tantangan kedua ini bisa dilakukan international summer program, lecturer/ researcher exchange program, joint risearch, joint seminar, double degree, dst. ( Topo Santoso, kompas, 9 Mei 2016). 3. Menyehatkan PTN- Perguruan Tinggi Swasta Ada sepuluh PT terbaik Amerika. Semuanya Perguruan Tinggi Swasta dan dibiayai oleh donatur kaya. Universitas Harvard mempunyai dana awet sebanyak Rp. 473,2 triliun. Donatur Dari filantropis kaya semacam Rockefeller, John F Kennedy, dan Melinda Gates banyak investasi untuk pendidikan dan kesehatan. Di Indonesia kita sukit mendapat orang kaya menyerupai itu. Perguruan Tinggi Swasta kita banyak yang sakit- sakitan. Dari 3.078 PTS, gres 111 (3,6%) mengajukan pengakuan institusi. Itupun gres 4,5% yang bisa terakreditasi B, dan selebihnya C. Masih ribuan yang belu mengajukan akreditasi. Mengerikan. Sementara ada 70% mahasiswa Indonesia kuliah di PTS. Ditambah lagi, dengan 1/3 Perguruan Tinggi Swasta yang masih luhur dan bersikukuh dalam menjalankan misi PT. Selebihnya, Perguruan Tinggi Swasta dijadikan sebagai pundi- pundi income oleh pendirinya. Ada juga untuk kepentingan bisnis, kepentingan langsung sebagai sumber dana kampanye, dst. Perguruan Tinggi Swasta sulit mendapat izin prodi yang laris- anggun menyerupai Prodi Ilmu Kedikteran dan semua turunannya. Dosen Perguruan Tinggi Swasta juga hanya sedikit yang bisa berfungsi sebagai dosen. Padahal untuk melaksanakan tridharma, PT sangat membutuhkan dosen yang bermutu, laboratorium, perpustakaan yang lengkap, proses berguru mengajar yang maju. Sehingga kita bisa melahirkan lulusan yang terampil dan berdaya saing. ( Elfindri, Kompas, 4 maret 2016). 4. Pengembangan bidang ilmu Data Forlap Kemenristek Dikti (2016), jumlah prodi sebanyak 23.747. Sains dan teknik yang meliputi MIPA, teknik, kedokteran, kesehatan, dan pertanian. Selebihnya ilmu- ilmu sosial dan humaniora, menyerupai ekonomi, politik, hukum, sosiologi, antropologi, sejarah, filsafat, dan agama. Jumlah prodi sains- keteknikan lebih sedikit dibanding ilmu sosial dan humaniora. Sains keteknikan sebanyak 10.135 prodi sekitar 43%. Dan ilmu sosial dan humaniora sebanyak 57% ( 13.611). Dari jumlah mahasiswa sebanyak 5. 228.562, yang menekuni sains keteknikan hanya 1.593.882(30,5 persen). Dan mereka yang menekuni bidang ilmu sosial dan humaniora sebanyak 3. 634.679(69,5 %).Sehingga terjadilah ketimpangan. Terjadilah inflasi sarjana ilmu-ilmu sosial humaniora. Lebih banyak " pengamat" daripada ahli. Defisit sarjana teknik tak terhindarkan. Indonesia kekurangan insinyur. Diperkirakan tahun 2015-2025, kita kekurangan insinyur sekitar 15 ribu pertahun. Pada tahun 2020-2025 kita membutuhkan insinyur sebanyak 90.500 pertahun. Bagaimana dengan PTkI? 5. Penguatan Integrasi Ilmu, Sains dan Agama Filosofi Integrasi Ilmu dan sains sudah selesai. Problem kita ialah implementasi Integrasi Ilmu. Membuat dan menetapkan KKNInya. Kita perlu berguru kepada Iran dan Malaysia. 6. Banyak PNS yang tidak siap mengemban jabatan. Karena berkompetensi rendah. Mereka tidak dididik untuk mengambil keputusan. Mereka juga rata- rata tidak bisa berinovasi. Risk taker harus menjadi habit. Bukan menikmati comport zona. Zona nyaman dan aman. Lalu, apakah Diklat PIM sebagai jawabannya? Orang yang sudah mengikuti Diklat PIM juga tidak menjadi lebih baik. Pasalnya, widyaswaranya juga rata- rata orang yang tidak kompeten. Jadilah bundar setan. Bahkan BKN melaporkan akan terjadi pengurangan PNS. Jumlah PNS kita surplus, sekitar 4,5 juta. Sedang kebutuhan kita hanya 4,5 jutaan. Jumlah pegawai ideal ialah 1,5 persen dari total jumlah penduduk ( 250 juta). Ideal jumlah pegawai 3,5 juta orang.mjadi perlu pengurangan 1 juta PNS. Apalagi era kini ialah era digital. Sudah banyak pekerjaan yang diambil alih oleh teknologi. PNS pensiun, meninggal, dan kurang produktif harus mengundurkan diri. Akankah terjadi Tsunami sosial? Bagaimana peran. PT? Ukuran audit pegawai, kata Prof Yuddy chrisnandi harus sama. Sehingga pegawai akan terbagi menjadi empat kuadran. a. Kuadrank pertama berisi pegawai yang produktif dan berkompetensi. b. Pegawai yang tidak produktif tetapi berkompetensi. c. Pegawai yang produktif, tetapi tidak berkompetensi. d. Pegawai yang tidak produktif dan tidak berkompetensi. Kelompok inilah yang akan dirasionalisasi. Maksudnya akan dipensiunkan. Agar belanja pegawai bisa ditekan dari 33,8 persen di sentra menjadi 30'persen saja. Di daerah, dari 50 persen menjadi dibawah 50 persen. Bahkan ada yang belanja pegawainya mencapai 70 persen. Besarnya belanja pegawai bukan hanya alasannya untuk membayar insentif dan tunjangan pegawai, tetapi alasannya banyaknya anggaran pendukung kegiatan atau proyek tertentu. Seperti kegiatan pertolongan yang juga dipaketkan dengan monevnya. Tingginya anggaran perjalanan dinas, dst.( Kompas, 18 Mei 2016, h. 4).
Advertisement