 |
| Puncak Guru Pensiun Tahun 2022, Pemerintah Sudah Mulai Antisipasi |
ppkn.guruindonesia.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut bahwa pada 2022 nanti akan ada pensiun guru besar-besaran. Pemerintah pun harus mengantisipasinya mulai semenjak dini. Sebanyak 85.650 guru di seluruh Indonesia ketika itu akan memasuki masa tamat mengajar di sekolah atau pensiun. Mayoritas guru yang akan pensiun itu ialah guru-guru sekolah dasar (SD).
“Kita akan antisipasi sehingga pada ketika rekrutmen guru gres bukan untuk menerima guru gres saja, tetapi untuk mengganti guru pensiun sehingga tidak terjadi kekurangan guru di lapangan,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi pada diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta kemarin.
Didik menyampaikan, Kemendikbud akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengantisipasi kekurangan guru melalui pemetaan. Ketika pada masa rekrutmen guru gres pada 2021 nanti, pemerintah sudah bisa mengantisipasi kekosongan guru lantaran pensiun besar-besaran itu.
Didik menjelaskan, denah rekrutmen guru itu terbagi tiga kelompok. Pertama, yakni rekrutmen guru baru. Kedua, rekrutmen guru untuk mengisi penambahan terusan sekolah. Ketiga, rekrutmen untuk mengganti guru pensiun. Menurut dia, nanti Kemendikbud akan memilih kuota per masing-masing kelompok kepada Kemenpan-RB. “Wakil Presiden sudah baiklah bahwa untuk rekrutmen (guru baru) akan mengakomodasi tiga (kelompok) tadi,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano mengatakan, jumlah guru ketika ini kurang lebih ada 3 juta. Jumlah tersebut komposisinya sebanyak 2.1 juta guru di sekolah negeri dan 316.000 guru di sekolah swasta. Selanjutnya sekitar 700.000 guru honorer di sekolah negeri yang ketika ini sedang didorong untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Supriano melanjutkan, untuk mengisi kekosongan guru di tempat terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), Kemendikbud bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia AD untuk memberi pembekalan kemampuan pendidikan kepada 900 prajurit. Kebijakan ini perlu dilakukan lantaran kondisi layanan pendidikan di tempat 3T itu masih rendah.
Begitu pula kesadaran pendidikannya. “Selain itu, juga kuantitas dan kualitas gurunya yang belum memadai,” katanya ketika diskusi Pelibatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia AD sebagai Tenaga Pendidik di Wilayah Perbatasan Darat dalam Rangka Meningkatkan SDM Generasi Muda Bangsa di Mabes AD Jakarta.
Wakil Ketua Komisi X dewan perwakilan rakyat Abdul Fikri berpendapat, pemerintah harus menganggap serius pensiunan guru pada 2022 tersebut alasannya ialah Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 dan bonus itu hanya akan menjadi bermanfaat dan bukan peristiwa apabila ada sistem pendidikan yang baik. “Dan, guru ialah tulang punggung pendidikan,” katanya.
Untuk rekrutmen guru baru, terang politikus PPP ini, paling tidak pemerintah harus berusaha memenuhi sesuai dengan jumlah rekrutmen guru pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, beliau mengaku bersyukur apabila pemerintah ada solusi untuk memikirkan nasib 750.000 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan 750.00 guru yang bekerja di sekolah swasta biar kesejahteraan mereka lebih terjamin.
Sekretaris Departemen Pembinaan Mental dan Spiritual PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Jejen Musfah berpendapat, pemerintah harus melaksanakan rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) baik berstatus PNS ataupun PPPK secara sedikit demi sedikit untuk mengantisipasi guru pensiun tersebut. Dia menyampaikan, guru honorer harus diberikan kesempatan menjadi ASN.
Namun, pemerintah bisa melaksanakan seleksi dengan melihat prestasi yang telah diraih para guru honorer tersebut. Dosen Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini melanjutkan, guru yang direkrut pun bisa pribadi dipilih dari para lulusan calon guru dari forum pendidik tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusan dari non-LPTK. “Mengundang 10 terbaik lulusan LPTK dan non-LPTK di setiap mata pelajaran/ jadwal studi untuk menjadi guru ASN,” jelasnya.
Sementara dalam Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2019 di Banyuasin, Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin Askolani memperlihatkan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan gres pengangkatan PPPK sebagai solusi terhadap guru honorer yang sudah usang mengabdi, tapi belum diangkat.
“Kami berterima kasih atas kebijakan pemerintah dalam memperlihatkan perhatian kepada guru honorer. Kemarin kami menyelenggarakan tes PPPK, ada 600 guru lebih yang mengikut tes tersebut,” terang Askolani.
Di Kabupaten Banyuasin, jumlah guru dengan status aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 4.176 orang. Sedangkan guru non-ASN berjumlah 4.910 orang. Para guru tersebut tersebar di aneka macam forum pendidikan, yaitu 492 forum PAUD, 501, 118 SMP, 55 SMA, dan 18 SMK.
Advertisement